KUPP Labuhan: Perlindungan Lingkungan Maritim Amanat UU Pelayaran

0
25
Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Labuhan, Pandelang, Banten, M. Ridwan. Foto: up2date.co.id

LABUHAN (Up2date.co.id) – Perlindungan lingkungan, khususnya lingkungan maritim, bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) adalah sebuah keniscayaan karena merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Demikian disamapaikan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Labuhan, Pandeglang, Banten, M. Ridwan dalam acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim yang digelar bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang, selasa (27/04/21) lalu.

“Kami mendapat tugas dari UU Pelayaran untuk melindungi lingkungan maritim, terutama dari pencemaran laut,” kata Ridwan.

Pencemaran laut dapat berupa tumpahan minyak atau kerusakan lingkungan laut akibat faktor lainnya seperti pengeboman ikan atau pun kapal kandas yang merusak terumbu karang.

Ridwan menjelaskan, dalam upaya perlindungan lingkungan maritim, Ditje Hubla membuat kategorisasi dan sekaligus protap penanggulangannya.

Kategori pertama adalah yang disebut dengan Tier 1, yakni pencemaran lingkungan yang terjadi di dalam DLKP dan DLKR Pelabuhan. “Kategori Tier 1 ini menjadi tanggung jawab Syahbandar pelabuhan setempat dengan mengerahkan sarana dan prasarana penanggulangan pencemaran yang dimilikinya,” ujar Ridwan.

Diskusi dan santunan yatim piatu yang digelar HMI Cab. Pandeglang bersama UPP Kelas III Pandeglang, Banten.

Sementarta Tier 2 dan Tier 3 merupakan tingkat pencemaran lingkungan maritim yang lebih luas dan terjadi di luar DLKP dan DLKR Pelabuan. Pencemaran Tier 2 dan Tier 3 ini bila tidak lagi mampu ditanggulangi oleh Syahbandar pelabuhan setempat, melainkan harus melibatkan tingkatan yang lebih besar, baik bantuan tingkat nasional maupun internasional.

“Pelibatan bantuan internasional ini khususnya untuk pencemaran dengan kategori Tier 3,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Jadi Setiawan sangat mengapresiasi acara diskusi publik yang mengambil tema ‘Sosialisasi hukum serta kesadaran hak asasi manusia tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup’ ini.

“Saya sangat apresiasi kepada pengurus HMI dan semua pihak atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum dan lingkungan. Ini adalah untuk mewujudkan kader HMI Pandeglang yang lebih baik, sehingga setiap kader atau mahasiswa menyadari dan menghayati,” tuturnya.

Sebagian peserta diskusi dan buka puasa bersama sekaligus santunan yatim piatu yang digelar oleh HMI Cab. Pandeglang dan UPP Kelas III Pandeglang, Banten.

Sementara itu, Kabid Hukum dan HAM HMI Pandeglang, Entis Sumantri mengatakan, pihaknya menjalankan program kerja serta memberikan kesadaran hukum, dalam pengelolaan, penanganan lingkungan hidup khususnya Kabupaten Pandeglang.

“Acara diskusi publik, buka bersama serta santunan anak yatim adalah bentuk suatu khitoh tujuan dari HMI sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabdi demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT, khususnya terhadap lingkungan hidup,” katanya.

Entis berharap, dengan adanya kegiatan tersebut bisa memberikan pengetahuan terkait kesadaran lingkungan, hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

“Kami ucapkan banyak terimakasih kepada para tamu undangan dan pihak-pihak terkait, yang sudah memberikan sumbangsihnya demi kelancaran acara kami, serta kawan sehimpun yang saya cintai dan banggakan yang sudah menyempatkan hadir dalam agenda acara ini yakin usaha sampai ” tutup Entis Sumantri.(Fajar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here