Ditjen Hubla Bimtek Penegakan Hukum di Perairan Kepulauan Riau

0
41
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam Sanggam Marihot. Foto: ditjenhubla

BATAM (up2date.co.id) – Dalam rangka mewujudkan pelayaran yang aman dan tertib hukum khususnya di wilayah perairan Kepulauan Riau, diperlukan optimalisasi peningkatan kualitas aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, guna meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan peningkatan kinerja petugas di lapangan dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum khususnya di perairan Kepulauan Riau, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Penegakan Hukum di Bidang Pelayaran.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan bisa berdaya guna serta memiliki jiwa integritas serta objektifitas dalam rangka pengawasan keselamatan pelayaran yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Demikian disampaikan oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam Sanggam Marihot pada pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di Batam, (27/8/2020).

Selain itu, Ia mengatakan bahwa kegiatan ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas aparat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang Pelayaran, serta untuk meningkatkan motivasi dan etos kerja aparat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Kasubdit Penegakan Hukum KPLP Fourmansyah. Foto: ditjenhubla

Dalam laporannya, Kasubdit Penegakan Hukum KPLP Fourmansyah mengatakan bahwa kegiatan ini adalah upaya kita untuk meningkatkan pemahaman serta melatih kesiapan selaku petugas penegak hukum Ditjen Hubla agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya dan selalu mengikuti perkembangan tentang pedoman kerja terbaru yang berlaku di lingkungan Ditjen Hubla serta alur koordinasi dengan Instansi terkait.

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis penegakan hukum ini berjumlah 30 orang yang berasal dari Unit Pelaksana Tugas (UPT) di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut yang terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum di perairan Kepulauan Riau.

Selain itu, beberapa narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis ini antara lain dari Lantamal IV Tanjung Pinang, Ditpolair Polda Kepri dan Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban.(Addin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here