Menhub: Indonesia Berhasil Cetak Sejarah Miliki Bagan Pemisahan Alur Pelayaran

0
9

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memberikan arahan secara virtual pada latihan penegakan hukum implementasi Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda, di Pelabuhan Merak, Banten, Sabtu (27/6/2020). Foto: Humas Ditjen Hubla/Indi Astono.

BANTEN (up2date.co.id) – Indonesia berhasil mencetak sejarah negara kepulauan (archipilagic state) pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Schema (TSS).

Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memberi sambutan secara virtual pada apel persiapan dan simulasi penegakan hukum TSS Selat Sunda di Merak, Banten, Sabtu (27/6/2020).

Menhub menyampaikan, bagan pemisahan alur laut yang segera diimplementasikan pada 1 Juli 2020 ini telah mendapatkan pengesahan dari International Maritime Organization (IMO) melalui sidang Maritime Safety Committe (MCC) ke-101 di London Inggris pada Senin (10/6/2020).

Pengesahan TSS di Selat Sunda dan Lombok ini merupakan kepercayaan dan amanah dari dunia internasional bahwa Indonesia mampu menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran bagi kapal-kapal yang berlayar melalui dua selat tersebut.

Kepercayaan IMO itu juga memperkuat jati diri Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebab, Selat Sunda dan Selat Lombok merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional (freedom to passage) sebagaimana yang tertuang dalam UNCLOS 1982.

“Untuk itu saya berpesan agar kepercayaan dan amanah dari dunia internasional itu dijawab dengan kerja yang baik untuk menjaga dan mengawal keselamatan dan keamanan lalu lintas kapal-kapal di kedua selat strategis tersebut,” tegas Menhub.

Menhub melanjutkan, semua sistem, termasuk sarana dan prasarana, seperti Vessel Traffic Service (VTS), Stasiun Radio Pantai( Srop), dan kapal patroli harus mampu bekerja 24 jam 7 hari, nonsetop, tanpa ada kesalahan.

“TSS Selat Sunda dan Selat Lombok tidak hanya terkait dengan kedaulatan negara, tetapi juga memiliki berbebagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan lebih jauh,” ujar Menhub.

Pada kesempatan tersebut Menhub juga berpesan agar dalam mengawal implementasi TSS Selat Sunda dan Lombok, harus berkolaborasi dengan stakeholder terkait, seperti TNI AL, Polri, Basarnas, dan instansi terkait yang lainnya.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran. Harus bekerjasama dan berkolaborasi yang baik dengan para pemangku kepentingan lainnya,” kata Menhub.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo bertindak sebagai inspektur apel melaporkan, bahwa tujuan latihan bersama ini agar Indonesia benar-benar siap mendukung implementasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh IMO.

Menurutnya, perjalanan untuk sampai mendapatkan pengesahan TSS sejak penyampaian proposal hingga pengesahan dari IMO membutuhkan perjuangan cukup panjang, yakni sekitar dua tahun lebih.

Pengajuan proposal TSS tersebut merupakan bukti keseriusan Indonesia untuk berperan aktif di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dunia, serta perlindungan lingkungan maritim, khususnya wilayah perairan Indonesia.

“Sebagaimana telah diamanatkan dalam IMO Sircular Nomor CORLEG.2/Crc.74 tentang New Trafdic Sepatation Scheme (TSS) dan SN.1/Circ.337 tentang Routeing Measures Other Than Traffic Separation Scheme (TSS), serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 130 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda,” tutur Agus.

Adapun armada kapal patroli yang menjadi peserta latihan adalah KN. Trisula-P.111, KN. Alugara-P.114, KN. Celurit-P.203, KN. Cundrik-P.204, KN. Belati-P.205, KN. Jembio-P.215, KN. Edam, KN. Enggano, dan KP. Bangau-5006,” kata Agus.

Selesai melaksanakan apel, dilakukan manuvra laut di area TSS Selat Sunda dengan menggunakan kapal patroli KN Edam dan KN Trisula-P.111 dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas I Tanjung Priok, Jakarta.

Selain melakukan latihan dan simulasi penegakan hukum, kata Agus, Kemenhub telah mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di TSS. Diantaranya meliputi Vessel Traffic Service (VTS), Stasiun Radio Pantai (Srop), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), SDM pengelola VTS, dan peta elektronik terkini.

“Alat-alat penunjang keselamatan dan keamanan pelayaran di TSS tersebut terjamin mampu beroperasi 24 jam 7 hari sebagaimana arahan Pak Menhub,” kata Agus.

Tampak hadir pejabat teras Ditjen Hubla seperti Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad, Direktur Navigasi Hengky Angkasawan, Kepala PLP Kelas I Tanjung Priok Capt. Pujo Kurnianto, unsur TNI AL, Polri, Basarnas, dan Menko Maritim dan Investasi. (Addin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here