Hari Ini, Kemenhub Gelar Simulasi Penegakan Hukum TSS Selat Sunda

0
30

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R. Agus H. Purnomo beserta jajaran datang ke lokasi latihan Traffic Separation Scheme(TSS) Selat Sunda dan Selat Malaka di Dermaga VII Penyeberangan Merak, Banten, Sabtu (27/6/2020). Foto: Humas Ditjen Hubla/Indi Astono

BANTEN (up2date.co.id) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menggelar simulasi penegakan hukum Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda di Merak, Banten, Sabtu (27/6/2020).

Kegiatan ini sebagai rangkaian persiapan implementasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020 mendatang.

Tujuan latihan ini agar Indonesia benar-benar siap mendukung implementasi TSS di kedua selat tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo rencananya akan bertindak sebagai inspektur upacara. Sedangkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi direncanakan memberikan arahan melalui secara daring menggunakan video conference.

Selesai melaksanakan upacara, akan dilakukan manuvra laut dengan menggunakan kapal patroli KN Edam dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas I Tanjung Priok, Jakarta.

KN Edam akan melakukan latihan manuvra laut patroli penegakkan hukum di area TSS Selat Sunda.

Keseluruhan acara dimulai sejak pukul 08.00 WIB hingga diakhiri pada pukul 12.00 WIB.

Berdasarkan pantauan up2date.co.id dari lokasi upacara, seluruh peserta kegiatan latihan ini sedang bersiap. Kapal-kapal patroli yang akan menjadi peserta latihan telah stanby di lokasi masing-masing. Diantaranya adalah KN. Trisula-P.111, KN. Alugara-P.114, KN. Celurit-P.203, KN. Cundrik-P.204, KN. Belati-P.205, KN. Jembio-P.215, KN. Edam, KN. Enggano, dan KP. Bangau-5006.

Sedangkan kapal-kapal dari unsur terkait yang direncanakan turut terlibat dalam latihan ini antara lain kapal dari Basarnas, TNI AL, Polairud, Bakamla, dan yang lainnya.

Tampak hadir para pejabat teras Ditjen Hubla seperti Dirjen Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad, Direktur Navigasi Hengky Angkasawan, Kepala PLP Kelas I Tanjung Priok Capt. Pujo Kurnianto, dan pejabat terkait lainnya.

Bagan pemisahan alur laut atau TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok telah mendapatkan pengesahan dari International Maritime Oeganization (IMO) melalui sidang Maritime Safety Committe (MCC) ke-101 di London Inggris pada Senin (10/6/2020).

Peserta latihan penegakan hukum Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Selat Malaka di Dermaga VII Penyeberangan Merak, Banten, Sabtu (27/6/2020).

Dengan pengesahan TSS dua selat tersebut, Indonesia menjadi negara kepulauan (archipilagic state) pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS.

Perjalanan untuk sampai mendapatkan pengesahan TSS sejak penyampaian proposal hingga pengesahan dari IMO membutuhkan perjuangan cukup panjang, yakni sekitar dua tahun lebih. Pengajuan proposal TSS tersebut merupakan bukti keseriusan Indonesia untuk berperan aktif di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dunia, serta perlindungan lingkungan maritim, khususnya wilayah perairan Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam IMO Sircular Nomor CORLEG.2/Crc.74 tentang New Trafdic Sepatation Scheme (TSS) dan SN.1/Circ.337 tentang Routeing Measures Other Than Traffic Separation Scheme (TSS), serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 130 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda.

Kepercayaan IMO itu juga memperkuat jati diri Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pasalnya, Selat Sunda dan Selat Lombok merupakan Alur Laut Kepulaun Indonesia (ALKI) yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional (freedom to passage) sebagaimana yang tertuang dalam UNCLOS 1982.

Selain melakukan latihan dan simulasi penegakan hukum, Kemenhub juga telah mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di TSS. Diantaranya meliputi Vessel Traffic Service (VTS), Stasiun Radio Pantai (Srop), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), SDM pengelola VTS, dan peta elektronik terkini. Alat-alat penunjang keselamatan dan keamanan pelayaran di TSS tersebut harus terjamin beroperasi 24 jam 7 hari. (Addin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here