Pastikan Implementasi TSS Siap, Kemenhub Bikin Sistem Rute di Selat Sunda

0
8
Lalu lintas kapal laut.

JAKARTA (up2date.co.id) – Menindaklanjuti Penetapan Traffic Separation Schemes (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah menyusun panduan bagi kapal-kapal yang akan melintas, transit, atau menuju Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia.

Panduan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 130 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda.

“Pengaturan tata cara berlalu lintas untuk Kapal yang melintas di TSS Selat Sunda dan TSS Selat Lombok untuk mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran serta memberikan perlindungan maritim di kawasan tersebut,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi KM 130 Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Saat ini, jalur transportasi laut bagi kapal-kapal niaga di wilayah Asia Timur selain melalui Selat Malaka adalah melalui Selat Sunda dan Selat Lombok.

Ketiga Selat tersebut, merupakan jalur transportasi yang sangat vital dan strategis bagi pelayaran Internasional, khususnya bagi negara-negara Asia Timur seperti Negara Cina dan Jepang.

Bila terjadi hambatan pelayaran di Kawasan Selat Malaka, maka jalur alternatifnya adalah melalui Selat Sunda dan Selat Lombok.

“Oleh karena itu, kedua Selat tersebut merupakan jalur transportasi laut yang padat yang biasa digunakan untuk Pelayaran Internasional,” tuturnya.

Selain itu, ada jalur penyeberangan yang dilalui kapal-kapal penumpang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera dan dari Pulau Jawa menuju Pulau Nusa Tenggara Barat.

Kepadatan lalu lintas laut tersebut, tentunya berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan di laut yang diakibatkan terjadinya tubrukan kapal.

Kondisi inilah yang menuntut semua pihak-pihak terkait untuk segera mencari solusi dan menetapkan langkah-langkah guna meminimalisir terjadinya musibah di laut.

Di sisi lain, Selat Sunda dan Selat Lombok merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang menghubungkan perairan Samudera Hindia melewati Perairan Indonesia.

Penetapan ALKI merupakan konsekuensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan setelah Pemerintah Indonesia meratifikasi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Negara Kepulauan (Archipelago State) oleh Konvensi PBB.

“Hal tersebut menjukkan bahwa Indonesia telah diakui oleh dunia Internasional sebagai Negara Kepulauan yang mempunyai kedaulatan atas keseluruhan wilayah laut Indonesia. Dunia sudah percaya sama Indonesia bahwa kita mampu mengendalikan Selat Sunda dan Selat Lombok dengan secure,” kata Agus.

Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan dalam laporannya mengatakan tujuan dengan diadakannya kegiatan ini agar para peserta sosialisasi mendapatkan pembaharuan regulasi serta pengarahan-pengarahan terkait lainnya yang dapat membantu peningkatan kinerja para stakeholder, serta dapat meningkatkan pengetahuan para peserta sosialisasi dalam mendukung program poros maritim Indonesia, melalui peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Perairan Indonesia, yang akhirnya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai informasi, dalam peraturan KM No. 130 Tahun 2020 memutuskan 13 hal, dimana salah satu diantaranya menetapkan sistem Rute di Selat Sunda yang terdiri dari Bagan Pemisah Lalu Lintas (Traffic Separation Scheme), Daerah Lalu Lintas Pedalaman (Inshore Traffic Zone), dan Daerah Kewaspadaan (Precautionary Areas).

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini antara lain perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI Angkatan Laut, Basarnas, Bakamla, Badan Pemelihara Keamanan Polri, Pemerintah Daerah, serta stakeholder maritim lainnya.(Addin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here