Kemenhub Serahkan Implementasi Sepeda Motor Bawa Penumpang Saat PSBB ke Pemda

0
34
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Foto: Dok. KSP

JAKARTA (up2date.co.id) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyerahkan implementasi aturan sepeda motor dapat membawa penumpang di wilayah Pembatansan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Hal itu dikatakan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati saat menjelaskan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 18 Tahun 2020 yang dinilai kontradiktif dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.

“Penyusunan Peraturan telah melalui koordinasi intensif kedua belah pihak bersama dengan Pemerintah Daerah. Semangat Permenhub 18/2020 pun konsisten dengan upaya pencegahan penularan Covid-19. Permenhub tersebut berfungsi mengatur sektor perhubungan secara terinci untuk melengkapi Permenkes 9/2020, sesuai dengan kewenangannya,” kata Adita Irawati.

Menurutnya, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan telah menyepakati bahwa klausul terkait pengaturan sepeda motor, harus mengikuti ketentuan sesuai pasal 11 ayat 1c yaitu sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi hanya untuk mengangkut barang.

“Adapun klausul dalam pasal 11 ayat 1d yang menyatakan bahwa dalam hal tertentu sepeda motor dapat membawa penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan, disepakati bahwa keputusan implementasinya akan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah setelah melakukan kajian terhadap, antara lain: kebutuhan ekonomi masyarakat, ketersedian transportasi di daerah tersebut, ketersediaan jaring pengaman sosial, dan lain-lain,” katanya.

Adita mengingatkan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan No 18 Tahun 2020 dibuat untuk kebutuhan nasional, dimana tiap daerah memiliki karakteristik wilayah dan kebutuhan transportasi yang berbeda-beda yang perlu tetap diakomodir.

Selain itu implementasi Permenhub 18/2020 akan terus dievaluasi dari waktu ke waktu mengikuti dinamika yang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini.

“Semua berkoordinasi dengan baik antara Menhub Ad Interim, Menkes, Gubernur DKI, juga dengan Kepala Daerah lainnya. Semua saling melengkapi agar pengendalian transportasi dapat turut mencegah penyebaran Covid 19,” pungkas Adita. (Azzah)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here