Hakim Tipikor Vonis Nurdin Basirun Empat Tahun Penjara

0
33
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor vonis Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif Nurdin Basirun, empat tahun penjara, Kamis (9/4/2020).

JAKARTA (up2date.co.id) – Majelis hakim pengadilan Tipikor, Jakarta dengan hukuman empat tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif Nurdin Basirun.

Selain pidana badan, Nurdin juga divonis dengan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Ketua Majelis Hakim Yanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2020).

Sementara untuk hukuman berupa pidana uang pengganti, Nurdin diwajibkan membayar kepada negara senilai Rp 4.228.500.000.

Dalam menjatuhkan hukuman, majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa Nurdin bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi dan Nurdin tidak mengakui kesalahannya.

“Hal meringankan, terdakwa berlaku sopan selama persidangan, terdakwa belum pernah dihukum,” tutur hakim.

Hukuman terhadap Nurdin lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya Nurdin dituntut dengan hukuman 6 tahun lenjara serta denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.

Atas vonis tersebut, Nurdin menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga disampaikan JPU KPK.

Dalam kasus ini, Nurdin dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar Rp 45 juta dan SGD 11.000 terkait izin pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepulauan Riau. Tujuan pemberian suap itu adalah agar Nurdin Basirun selaku Gubernur Riau menandatangani Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut atas nama pemohon Kock Meng seluas 6,2 hektare.

Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut atas nama pemohon Abu Bakar seluas 10,2 hektare dan rencana memasukkan kedua izin prinsip tersebut ke dalam daftar Rencana Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil (Perda RZWP3K).(Addin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here