Gerindra Bilang Bahas RUU Omnibuslaw Bila Perlu 5 Tahun

0
47
Anggota Komisi IX DPR RI F-Gerindra, Elnino M. Husein Mohi.

JAKARTA (up2date.co.id) – Pembahasan RUU Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) harus maksimal dan komprehensif. Tidak bisa dikebut. Apalagi pada saat badai virus Corona (Covid-19) seperti sekarang.

“Pembahasan RUU Cipta Kerja ini tak boleh dilakukan lewat ‘sistem kebut semalam’. Bila perlu dibahas 5 tahun, kenapa tidak?” kata Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra, Elnino M. Husein Mohi di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Menurutnya, pembahasan RUU Ciptaker semaksimal mungkin, lewat kajian yang komprehensif, melibatkan partisipasi masyarakat luas, dan memenuhi seluruh aspek formal pembentukan undang-undang yang telah diatur UU 12/2011 dan perubahannya.

Apalagi RUU Omnibus Law tebalnya sangat luar biasa, Belum lagi, kondisi saat ini yang menerapkan Work From Home (WFH) tentu agak menghambat jalannya perdebatan dan diskusi yang baik untuk penyempurnaan RUU tersebut.

RUU Omnibus Law adalah jenis RUU yang bersifat menyederhanakan regulasi dengan cara merevisi dan mencabut banyak UU sekaligus.
“Sederhananya, RUU sapujagat. For everything!” katanya.

Isinya hanya 174 pasal. Tapi, secara subtansi RUU ini memuat perubahan, penghapusan, dan pembatalan atas 79 undang-undang yang terkait dengan pembangunan dan investasi.

Juga mencakup banyak isu penting dan strategis yang perlu dikaji betul.

“Semisal lingkungan hidup, otonomi daerah, ketenagakerjaan, penyederhanaan prosedur investasi, dll. Meski tujuannya fokus untuk merampingkan regulasi bagi penciptaan kerja, tapi jangan sampai ‘short-cut’-nya salah,” katanya.

Menurutnya, alih-alih menyederhanakan, RUU ini malah bikin ribet. Dimaksudkan untuk menghapus over-lapping dan over-regulated, malah justru sebaliknya.

“Tercatat RUU Cipta Kerja ini mensyaratkan 500-an aturan turunan (peraturan pemerintah) yang justru berpotensi melahirkan regulasi yang sangat banyak,” imbuh dia.

Untuk itu, dia meminta RUU Ciptaker harus dikaji dengan seksama agar maksud penciptaan iklim investasi yang kondusif dapat terrealisasi dengan baik.

Jangan sampai justru mengabaikan perlidungan terhadap tenaga kerja, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dan kepemilikan negara terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak.

“Juga kepemilikan negara terhadap bumi, dan air dan kekayaan yg terkandung di dalamnya utk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 33 UUD 1945,” katanya.(Arya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here