KPK Panggil Dua Saksi Kasus Korupsi Pertambangan Konawe Utara

0
42
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA (up2date.co.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus korupsi pemberian izin kuasa dan izin usaha pertambangan yang melibatkan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, periode 2007-2009 dan 2011-2016 Aswad Sulaiman (ASW).

ASW merupakan tersangka korupsi KPK telah menetapkan Aswad sebagai tersangka pada 3 Oktober 2017.

“Dua saksi hari ini dijadwalkan diperiksa untuk tersangka ASW,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Dua saksi, yakni Direktur PT Adi Purayasa Abadi Erwin Budisantosa dan wiraswasta dari PT Harita Group Said Azis.

Tersangka Aswad Sulaiman selaku Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan selaku Bupati Konawe Utara periode 2011-2016 diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Aswad Sulaiman disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Indikasi kerugian keuangan negara terkait kasus tersebut sekurang-kurangnya Rp2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikeI yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.

Selain itu, Aswad Sulaiman selaku pejabat Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 diduga telah menerima uang sejumlah Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara.

Indikasi penerimaan terjadi dalam rentang waktu 2007 sampai dengan 2009.

Atas perbuatannya tersebut, Aswad Sulaiman disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(HAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here