Lawan Dampak Covid-19, Jokowi Putuskan Cicilan Kredit di Bawah Rp10 Miliar Ditunda 1 Tahun

0
75
Presiden RI Joko Widodo

JAKARTA (up2date.co.id) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan sembilan kebijakan melawan dampak wabah virus corona pada ekonomi di dalam negeri.

Salah satu dari sembilan kebijakan yang diputuskan pemerintah tersebut adalah melakukan relaksasi kredit untuk UMKM dengan nilai di bawah Rp10 miliar. Relaksasi ini akan diberikan oleh perbankan dan industri keuangan non bank (IKNB) lain.

“Ini diberikan asalkan digunakan untuk usaha, jadi diberikan penurunan bunga dan penundaan cicilan selama satu tahun,” kata Jokowi di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Aturan tersebut tercantum dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

“Landasan hukum sudah jelas, saya telah keluarkan instruksi presiden pada Jumat (20/3/2020) kemarin,” jelas Jokowi.

Dengan kebijakan ini, menurut Jokowi, tukang ojek dan supir taksi tak perlu khawatir akan dikejar-kejar oleh pihak kreditur dalam pembayaran utang.

Terlebih, Jokowi juga melarang kreditur menggunakan debt collector dalam menagih utang kepada debitur.

“Saya minta kepolisian catat ini,” imbuh Jokowi.

Selain menurunkan bunga dan menunda cicilan kredit, Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tersebut juga Jokowi memerintahkan seluruh menteri, gubernur, wali kota memangkas anggaran yang tidak penting, seperti perjalanan dinas, rapat, dan belanja yang tak berpengaruh langsung pada peningkatan daya beli masyarakat.

“Saya telah perintahkan semua menteri, gubernur, dan wali kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujar Jokowi.

Kemudian, meminta seluruh kementerian/lembaga di pusat maupun provinsi harus melakukan realokasi anggaran untuk penanganan virus corona. Artinya, pemerintah akan fokus pada sektor kesehatan dalam penggunaan APBN 2020.

Dalam beleid Inpres Nomor 4 Tahun 2020 itu, Jokowi juga memerintahkan seluruh jajarannya untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penanganan virus corona.

“Sekali lagi ini untuk penanganan kesehatan dan penanganan dampaknya ke ekonomi,” tutur Jokowi.

Kebijakan lainnya, Jokowi meminta seluruh ‘pembantunya’ baik di pusat dan daerah untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan fokus pada lapisan bawah masyarakat, seperti buruh, petani, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kami harus bantu buruh, pekerja harian, bantu petani, bantu nelayan, bantu pelaku UMKM agar daya beli tetap terjaga. Ini juga agar (mereka) tetap beraktivitas dan melakukan produksi,” papar Jokowi.

Selanjutnya Ia meminta agar masing-masing kementerian/lembaga memperbanyak program padat karya tunai. Namun, semua kegiatan itu harus tetap mengikuti protokol kesehatan demi mengurangi risiko penyebaran virus corona.

“Dalam bekerja jaga jarak aman. Program padat karya untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus segera dieksekusi,” ujar Jokowi.

Selain itu Jokowi juga meminta agar penggunaan dana desa digunakan dengan skema padat karya tunai. Menurutnya, hal ini akan membantu masyarakat kelas menengah ke bawah, seperti petani dan buruh di Indonesia.
Kelima, menambah tunjangan Kartu Sembako Murah dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan untuk satu keluarga. Pemerintah mengalokasikan untuk program ini sebesar Rp4,5 triliun.

Kebijakan selanjutnya, mempercepat penyaluran kartu prakerja. Hal ini untuk mengurangi dampak risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat virus corona.

“Alokasi anggaran yang disediakan dalam kartu prakerja Rp10 triliun, sehingga setiap peserta diberikan honor insentif Rp1 juta per bulan selama tiga sampai empat bulan,” terangnya.

Kemudian, menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak gaji karyawan. Kebijakan ini akan berlaku selama enam bulan.

“Alokasi yang disediakan Rp8,6 triliun,” jelas Jokowi.

Kebijakan terakhir, pemerintah akan membayar subsidi selisih bunga dengan bunga di atas 5 persen selama 10 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang akan mengajukan kredit pemilikan rakyat (KPR) bersubsidi. Kemudian, pemerintah akan memberikan subsidi uang muka bagi masyarakat yang mengajukan kredit untuk rumah bersubsidi.
“Alokasinya untuk ini Rp1,5 triliun,” jelas Jokowi.

Dari data di lapangan, penyebaran virus corona semakin meluas di Indonesia. Tercatat, jumlah pasien positif yang terinfeksi virus corona hingga hari ini bertambah menjadi 686 orang. Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 55 orang dan jumlah yang sembuh 30 orang. (HAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here