Ditjen Hubla Resmikan VTS Cirebon dan Beberapa Infrastruktur Keselamatan Pelayaran

0
104

Direktur Navigasi Ditjen Perhubungan Laut Hengki Angkasawan saat meninjau ruang operasi Vessel Traffic Services (VTS) Cirebon, Jawa Barat, Selasa (25/2). Foto: Humas Ditjen Hubla/Indi Astono.

Cirebon (up2date.co.id) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan  meresmikan sejumlah sarana dan prasara pendukung keselamatan pelayaran, termasuk di dalamnya Vessel Traffic Services (VTS) di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (25/2).

Beberapa fasilitas yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus Purnomo masing-masing berupa Gedung Kantor Distrik Navigasi Kelas III Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian gedung Kantor dan rumah dinas Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) kelas III Kendawangan, Kalimantan Barat. Gedung VTS Cirebon, Jawa Barat serta Gedung VTS Teluk Bayur, Sumatera Barat.

“Pembangunan berbagai sarana dan prasarana pendukung keselamatan pelayaran seperti Vessel Traffic Services (VTS) di sejumlah Distrik Navigasi merupakan bukti nyata negara hadir di tengah-tengah masyarakat serta sebagai wujud keseriusan Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan pelayanan khususnya dalam menjamin keselamatan pelayaran” kata Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo dalam sambutannya yang disampaikan oleh Direktur Navigasi Hengki Angkasawan.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan  melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur seperti gedung perkantoran, rumah dinas  maupun dalam menjamin keselamatan pelayaran sebagai tugas pokok Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

“Kita patut bersyukur kepada Allah SWT, karena pada hari ini kita bisa menyaksikan bersama peresmian beberapa infrastruktur yang telah selesai pembangunannya, tidak hanya infrastruktur fisik seperti gedung kantor, rumah dinas tetapi juga infrastruktur penunjang keselamatan pelayaran berupa Gedung VTS,” ujar Hengki.

Hengki berpesan, dalam operasinal VTS harus diintegrasikan dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang lainnya seperti sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran.  Sebab dengan keberadaan VTS yang terintegrasi tersebut dapat memonitor lalu lintas pelayaran dan alur lintas pelayaran, mendorong efisiensi bernavigasi, perlindungan lingkungan maritim serta memberikan kemampuan bagi pihak terkait untuk berinteraksi dan menanggapi perkembangan situasi lalu-lintas kapal di wilayah VTS dengan menggunakan secara real time, baik data, suara, maupun visual.

Ia juga berharap, dengan dibangunnya gedung VTS di seluruh wilayah Indonesia  ke depan keselamatan pelayaran dapat lebih terjamin karena lalu lintas kapal di dalam wilayah cakupan setiap VTS akan menjadi lebih aman dan efisien sehingga dapat menurunkan resiko kecelakaan kapal dan mampu memberikan rasa aman bagi pengguna jasa pelayaran.

Sementara itu, Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok Jakarta Capt. Antoni Arif dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan gedung kantor, rumah dinas serta sarana dan prasarana pendukung keselamatan pelayaran merupakan salah satu fokus Kementerian Perhubungan melalui Diektorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mewujudkan Keselamatan dan Keamanan.

“Salah satu sarana dan prasarana pendukung keselamatan dan keamanan tersebut adalah pembangunan VTS Cirebon yang merupakan pengembangan dari Ship Reporting System Cirebon,” kata Antoni.

Demikian pula dengan pembagunan Gedung VTS Teluk Bayur yang memberikan layanan INS (Informasi Service Centre) dan NAS (Navigational Assistance Service) yang selama ini secara operasionalmenjadi satu gedung di Gedung Stasiun Radio Pantai (SROP) Teluk bayur. Rehabilitasi Gedung Kantor Distrik Navigasi Kelas II Cilacap juga ditujukan sebagai tempat kegiatan administrasi maupun operasional rutin organisasi ditinjau dari segi keamanan, biaya, kegunaan, arsitektur, struktur maupun jasa pelayanan yang diberikan.

“Sementara replacement Gedung di Kantor UPP Kendawangan disebabkan karena gedung sudah tidak layak sebagai kantor pelayanan publik dan kondisi kelembaban udara sesuai survey dari Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) tahun 2014 melebihi ambang batas” tutup Antoni.

Foto: Humas Ditjen Hubla/ Indi Astono

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here