Penerbitan RIPH Dinilai Carut Marut, PPBN Minta Jokowi Tegas Benahi Tata Niaga Bawang Putih

0
31

Jakarta (up2date.co.id) – Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara (PPBN) menilai penerbitan Rencana Impor Produk Holtikultura (RIPH) Kementerian Pertanian (Kementan) carut marut. Untuk itu mereka meminta agar Presiden Jokowi turun tangan membenahi tata niaga bawang putih.
Dia meminta agar Jokowi memanggil Mentan Syahrul Yasim Limpo yang menurutnya kinerjanya diduga kurang memahami soal proses impor dan terkesan masih dikendalikan pejabat lama di kementan.

“Kami juga minta Pak Jokowi turun liat langsung ke pasar, bagaimana semua ibu-ibu sudah pada teriak harga bawang putih naiknya dua kali lipat diatas lima puluh ribu per kilogramnya,” ujar Mulyadi, perwakilan PPBN, Kamis (20/2/2020).

PPBN mengharapkan Presiden Joko Widodo mengambil beberapa langkah membenahi tata niaga bawang putih misalnya, menghapus Permentan No. 39 Tahun 2019 tentang RIPH, yang memproteksi impor bawang putih dengan wajib tanam 5% dari kuota impor. Kedua, menegaskan adanya kepastian waktu terbitnya RIPH. Jangan setelah harga bawang naik, ijin RIPH baru diterbitkan.

Mengenai sudah diterbitkannya RIPH, Mulyadi juga mempertanyakan Kementan kenapa hanya untuk 10 importir saja. Padahal ada 100 lebih importir yang telah melakukan wajib tanam bawang dan sudah mengajukan aplikasi permohonan sejak Nopember 2019 lalu, namun hingga kini belum ada yang diberikan RIPH, malah justru yang dirilis RIPH nya importir yang tidak jelas juntrungannya dan kebanyakan perusahaan baru belum pernah mengimpor bawang putih.

Sepuluh importir yang telah menerima RIPH tersebut dari Kementan menurut Mulyadi diduga bermasalah sebab diantaranya ada yang beralamat fiktif, ada yang di dalam mall, dan beberapa yang gudangnya tidak jelas.

Bahkan tujuh dari 10 importir kata Mulyadi sebagai importir pendatang atau baru muncul tanpa pengalaman sama sekali mengimpor bawang putih.

Dikatakannya, sejak Kementan memproteksi impor bawang putih, pasar di dalam negeri tidak ada kestabilan, harga bawang putih naik turunnya drastis. “Jangan atas nama swasembada, hanya mengandalkan hasil tanam bawang putih dari petani lantas masyarakat luas dikorbankan, sebab impor ditutup dan terjadi kelangkaan bawang putih di masyarakat,” kata wakil PPBN ini.

Mulyadi memberikan masukan pada Kementan sebelum beralih program pada swasembada bawang putih, sebaiknya Kementan penuhi dulu program RENSTRA 2015-2019 tentang swasembada padi, kedelai, jagung dan gula yang impornya masih tinggi. “Fokus saja dengan kedelai, jagung dan gula sesuai Restra, biarkan bawang putih RIPH nya dibuka lebar-lebar diberikan ke semua importir, jangan pilih kasih,” katanya.

Sebelumnya anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar Alien Mus saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mentan hari Senin 17 Pebruari 2020 mempertanyakan dasar apa 13 importir diberikan RIPH, sebab sebagian dari para importir tersebut fiktif alamatnya, tidak memiliki gudang dan banyak sebagai perusahaan yang baru muncul.

Alien juga menyebutkan tiga nama Perusahaan yang memperoleh RIPH yaitu Laris Manis Utama, Cherry Fruit, dan Karunia Alam Raya Sejati. Salah satunya memperoleh jatah kuota impor lebih banyak dari perusahaan lainnya.

SeIain tiga nama Perusahaan yang disebut Alien, ada sepuluh perusahaan importir bawang putih yang mendapatkan RIPH dari Kementan. Informasi yang diperoleh kesepuluh nama perusahaan tersebut yakni PT Tri Maju Indonesia, Agri Sukses Berjaya, Alam Raya Surya Indah, Garuda Indonesia Perkasa, Prima Container Utama, Sumber Prima Celebes, Kareso Salewangeng, Empat Bersaudara Group, Cahaya Mustika Abadi, dan Frozen King Mulia. (Has)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here