Ditjen Hubla Delegasikan Angkutan Perintis ke Daerah

0
28

Jakarta (up2date.co.id) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan mendelegasikan penyelenggaraan angkutan laut perintis kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di daerah. Meskipun demikian, pembinaan tetap dilakukan oleh Kantor Pusat dalam hal ini Ditjen Hubla.

“Pendelegasian penyelenggaraan angkutan laut perintis ini dimaksudkan agar lebih memotivasi para KPA di daerah serta dapat melakukan pengawasan pekerjaan secara lebih detail,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Capt. Wisnu Handoko pada acara acara Penandatanganan Pakta Integritas para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penyelenggaraan angkutan laut perintis di Jakarta, Kamis (23/1).

Acara penandatanganan pakta integritas tersebut disaksikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H Purnomo.

Capt Wisnu mengatakan, penandatanganan pakta integritas itu dalam rangka meningkatkan integritas dalam memaksimalkan pelayanan Angkutan Laut Perintis baik untuk angkutan penumpang maupun barang pada Tahun Anggaran 2020.

Setelah dilakukannya penandatanganan Pakta Integritas diharapkan para KPA di daerah dapat melaporkan efisiensi hasil pelelangan yang telah dilakukan sehingga sisa dana dari efisiensi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan pada trayek-trayek yang masih kurang.

“Selain itu, hal penting lainnya yang harus diperhatikan oleh para Operator Kapal Perintis adalah masalah e-ticketing dan docking kapal yang harus dilaksanakan secara baik sesuai aturan yang telah disepakati, sehingga semua kapal perintis dapat melayani masyarakat secara optimal,” kata Capt. Wisnu.

Untuk Tahun Anggaran Tahun 2020 penandatanganan kontrak penyelenggaraan angkutan laut perintis telah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019 di Cirebon, sehingga untuk menjamin Indek Kinerja Utama (IKU) dan Indeks Kinerja Kegiatan (IKK) perlu dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh para penyelenggara Angkutan Laut Perintis teruatam bagi para KPA dan PPK.

Namun demikian, meskipun Pemerintah telah hadir untuk melayani di daerah terpencil, tertinggal, terluar dan Perbatasan (3TP), dalam pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaannya dan juga untuk mendapatkan outcome yaitu perkembangan suatu daerah menjadi daerah komersial.

Terkait dengan hal ini, maka beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan angkutan laut perintis antara lain semua trayek pelayaran kapal perintis harus on time (tepat waktu), realisasi pelayaran (Voyage) maupun realisasi penumpang dan barang harus diukur supaya untuk mengetahui pertumbuhan- pertumbuhan ekonomi suatu daerah serta kapal harus dijaga dan dilakukan pemeliharaan sebaik mungkin supaya dapat melayani masyarakat secara optimal.

“Sedangkan untuk lebih menjamin keselamatan (safety), keamanan (security) dan perlindungan lingkungan dalam persyaratan pengadaan barang dan jasa bahwa perusahaan angkutan laut nasional harus menerapkan koda manajemen keselamatan (International Safety Management/ ISM) code,” ujar Capt. Wisnu. (Has)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here