RI Berbagi Pengalaman Atur Kapal Non Konvensi dengan Negara Berkembang

0
26

Jakarta (up2date.co.id) – Pemerintah Republik Indonesia (RI) membagikan pengalaman mengatur kapal-kapal non konvensi dengan negara-negara berkembang. Kegiatan ini dihelat dalam bentuk kursus standar kapal non konvensi atau Non Convention Vessel Standards (NCVS) Course selama tiga hari, yakni sejak Rabu (12/11) hingga Jumat (14/11) di Jakarta.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Sudiono mengatakan, seluruh aspek keselamatan kapal yang berlayar internasional meliputi antara lain, konstruksi kapal, permesinan dan kelistrikan kapal, peralatan radio, perlengkapan keselamatan, pengawakan, dan keamanan, telah diatur dalam Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS).

Pengaturan Kovensi SOLAS ini harus dipenuhi oleh semua kapal yang berasal dari negara anggota IMO.

Namun demikian, aturan tersebut hanya berlaku bagi kapal dengan ukuran 500 GT atau lebih atau kapal yang melakukan pelayaran internasional. Sedangkan kapal-kapal di bawah 500 GT diatur dengan NCVS.

“Sebagai negara yang memiliki lebih dari 51.000 kapal non-konvensi, dengan tonase bruto (GT) kurang dari 500, standar kapal non-konvensi ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia, apalagi sesuai dengan aturan internasional, standar kapal non-konvensi ini diemban oleh negara bendera,” kata Capt. Sudiono.

Aturan NCVS di Indonesia, tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia, dan SK Dirjen Perhubungan Laut No. UM.008/9/20/DJPL-12 tentang Pemberlakuan Standar dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

“Saya bangga pada kesempatan ini bisa menyampaikan, bahwa Indonesia telah berpengalaman dalam menyusun dan mengembangkan standar kapal non-konvensi,” ujar Sudiono.

NCVS Course ini diselenggarakan di bawah kerangka Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), yang merupakan kerjasama pembangunan di antara negara-negara berkembang dalam rangka mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan (mutual opportunity) serta saling menguntungkan (mutual benefit).

Model kegiatan KSS berupa knowledge sharing, training, pengiriman tenaga ahli, pengiriman peralatan, dan beberapa kegiatan lainnya untuk negara berkembang.

Pada NCVS Course ini, Ditjen Perhubungan Laut mengundang perwakilan maritime administration dari beberapa negara berkembang, antara lain Fiji, Brunei Darussalam, Kamboja, Kenya, Maladewa, dan Timor Leste. Sedangkan narasumber berasal dari stakeholder nasional serta perwakilan pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan.(Has)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here