Humas Ditjen Hubla Dinilai Responsif Luruskan Berita-Berita Tanpa Fakta

0
63

Yogyakarta (up2date.co.id) – Humas Pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja Pemerintah. Sepanjang tahun 2019, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut gencar melaksanakan berbagai kegiatan tentang kehumasan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.

“Pak Dirjen sangat memberikan perhatian pada aspek kehumasan ini. Dan pak Menteri pun sudah berikan apresiasi bahwa Hubla (Perhubungan Laut) sangat responsif terhadap berita-berita yang perlu diluruskan, karena saat ini banyak sekali hoax, banyak sekali berita-berita yang merupakan opini-opini bebas tanpa ada data maupun fakta,” ucap Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha saat menutup acara malam ramah tamah Workshop Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 di Yogyakarta, Rabu Malam (30/10).

Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan bahwa seluruh informasi yang dikuasai oleh Badan Publik menjadi terbuka untuk masyarakat kecuali yang informasi dikecualikan, sehingga semakin mendorong pada penyelenggaraan Pemerintahan yang terbuka (open government).

Karena itulah, setiap badan publik seperti Ditjen Perhubungan Laut termasuk seluruh UPT di daerah dituntut untuk mampu memberikan akses informasi bagi masyarakat luas karena pada dasarnya informasi merupakan milik publik sehingga sudah selayaknya masyarakat dapat mengakses informasi publik tersebut dengan mudah, cepat, efektif dan efisien.

“Bapak/Ibu sekalian terutama yang di UPT yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu memberikan respon yang cepat ya, maksimal 1 jam pertama sudah ada respon dimana respon pertama adalah sampaikan fakta, supaya ada kepastian dari masyarakat dan informasi itu muncul kita yang memang bertanggungjawab keselamatan,” kata Arif Toha.

“Jadi bukan dari masyarakat lebih dulu kemudian disertai dengan opini yang berkembang, kalau kita tidak cepat merespon mereka sudah share ke teman-temannya atau chat group,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Arif Toha mengatakan hal utama dalam pelayanan publik adalah bagaimana kita bisa berempati kepada masyarakat. “Jadi pelayanan publik itu yang terutama adalah kita bisa berempati atas apa yang dirasakan oleh masyarakat yang kita layani, kita adalah pelayan masyarakat, untuk memberikan pelayanan kita harus berempati bahwa apa yang dibutuhkan masyarakat itulah yang kita berikan,” ujarnya.

Selanjutnya, Arif Toha juga memberikan apresiasinya kepada tim Social Media Respons Team (SMRT) bentukan Ditjen Perhubungan Laut yang menjadi garda terdepan dalam pengelolaan informasi.

“Sekarang sudah jamannya teknologi informasi, sudah jamannya social media, (malam ini) saya mendapatkan baju SMRT, ini merupakan suatu kebanggaan sekali. SMRT merupakan jawaban terhadap kesiapan Ditjen Perhubungan Laut dalam menghadapi tantangan terhadap penyebaran informasi yang bergerak cepat melalui berbagai saluran komunikasi yang salah satunya adalah Media Sosial,” ujar Arif Toha.

Ia juga menghimbau agar para pegawai di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut untuk selalu memberikan postingan yang positif dan bermanfaat di media sosial. “Saya mengimbau kepada Bapak/Ibu untuk memberikan postingan-postingan yang positif karena itu yang diperlukan untuk image Ditjen Perhubungan Laut akan semakin baik dimata masyarakat menunjukan bahwa kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” katanya.(Has)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here