Kemenhub Dorong Layanan Bongkar Muat di Pelabuhan Sesuai Era Industri 4.0

0
33

Yogyakarta (up2date.co.id) – Proses bongkar-muat di pelabuhan merupakan salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja/performansi sebuah pelabuhan. Lamanya proses bongkar-muat di pelabuhan juga dapat mempengaruhi lamanya turn round time kapal yang akhirnya membuat biaya operasional kapal semakin mahal yang dampaknya menjadi beban kepada masyarakat.

Efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan tentunya dapat mempengaruhi besaran biaya logistik barang yang dibongkar atau dimuat melalui pelabuhan. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan menilai bahwa untuk menciptakan pelayanan bongkar muat yang efektif dan efisien maka usaha kegiatan bongkar muat di pelabuhan harus dikelola secara profesional, dengan melakukan pembenahan dan penambahan infrastruktur, sumber daya manuasia yang kompeten, serta pemanfataan sistem informasi digital.

“Pengeloaan usaha bongkar muat secara prosfesional diharapkan sejalan dengan era industri 4.0 dimana industri mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi yang konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya,” ujar Direktur Jenderal Perubungan Laut dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko saat membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Tahun 2019 di Yogyakarta, Senin (28/10).

Perlu diketahui, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran membuka peluang seluas-luasnya kepada swasta dan BUMN/BUMD untuk mengembangkan bisnis di pelabuhan, sehingga pelaksanaan kegiatan usaha dipelabuhan diharapkan terus meningkatkan sinergitas dan pelayanan di pelabuhan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas dan persaingan bisnis secara sehat, serta prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan hidup berdampingan (coexistence), sehingga dengan demikian akan terwujud prinsip saling menguntungkan antara para pelaku usaha di pelabuhan.

Lebih lanjut, Capt. Wisnu berharap adanya sinergi dan persamaan tujuan antara Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) untuk memajukan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan implementasi/operasional yang timbul di lapangan terhadap hubungan antara PBM dan BUP.

“Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada APBMI melalui Rakernas ini yang berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Badan Usaha Pelabuhan untuk mewujudkan kelancaran arus kapal dan barang di pelabuhan” ungkap Capt. Wisnu.

Ia menjelaskan, APBMI sebagai perhimpunan perusahaan bongkar muat telah menjadi mitra kerja pemerintah yang aktif selama ini dimana peran aktif APBMI tersebut sangat membantu, terutama dalam hal penerapan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa.

“Sebagai wadah organisasi yang menghimpun anggota Perusahaan Bongkar Muat yang relatif sudah matang dengan segala dinamikanya, kiranya berkembangnya berbagai pendapat dalam Rakenas ini dapat diterima secara arif dan bijaksana, sehingga Rakernas ini betul-betul dapat menjawab tantangan dan hambatan yang sedang dan akan kita hadapi saat ini,” ujar Capt. Wisnu.

Pada kesempatan yang sama, Capt. Wisnu mengungkapkan, merujuk data World Economic Forum dalam laporan The Global Competitiveness Report 2018 rating pelabuhan Indonesia menduduki peringkat 41 dari 140 negara, sedangkan tingkat efisiensi dari pelabuhan menduduki peringkat 61. “Naiknya skor Indonesia di pilar Infrastruktur khususnya di pelabuhan membawa Indonesia menduduki peringkat 45, naik 2 peringkat dari tahun sebelumnya,” katanya.

Diakhir sambutannya, Ia berharap Rakernas APBMI Tahun 2019 dapat memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam bekerja untuk menyempurnakan regulasi, menyediakan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan yang mumpuni, serta kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Tahun 2019 diikuti oleh 338 peserta serta dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum Dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Umar Aris, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Daerah DIY, Kepala Dinas Perhubungan Prov. DIY, KSOP/KUPP, DPP Asosiasi dan Organisasi Kepelabuhanan, INKOP TKBM, DPW,DPC dan PCC APBMI Seluruh Indonesia.(has)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here