Coffee Morning Ditjen Hubdat Bahas 3 Kebijakan Strategis

0
31

Jakarta (up2date.co.id) – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar acara Coffee Morning seputar Kebijakan Strategis Perhubungan Darat yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan didampingi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi. Ada 3 isu pokok yang dibahas yakni Over Dimension Over Loading (ODOL), e-BLUE (Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik), serta Penegakan Hukum Angkutan Online.

Dalam acara yang digelar di Hotel Mulia Senayan pada Kamis (24/10) ini, Menhub menyatakan bahwa, “Permasalahan ODOL memberikan dampak yang disruptif dan kecelakaan yang masif seperti di Cipularang dan diikuti beberapa tempat yang lain. ODOL banyak menyebabkan kecepatan kendaraan jadi menurun drastis,” kata Menhub.

Dirjen Budi juga menyampaikan bahwa Kemenhub akan menyinergikan infrastruktur, konektivitas, dan pelayanan menyangkut logistik sesuai arahan Presiden Republik Indonesia kepada Menhub sebelumnya. “Mengenai masalah ODOL kami sudah memulai melakukan normalisasi, saya mencoba menggunakan istilah normalisasi atau memotong _dump truck_. Terutama di Jakarta mobil _dump truck_ masih banyak sekali,” jelas Dirjen Budi terkait ODOL.

Penanganan ODOL ini akan dilakukan secara intensif, pada tahun 2021 Pemerintah bekerjasama dengan instansi lain tentunya akan menyelesaikan persoalan ini dari hulu hingga hilir.
Untuk itu kita menangkap support apa yang harus dilakukan masing-masing. kita ingin _sharing_ tentang kebijakan manajemen lalu lintas dan respon terkait kebijakan masing-masing instansi.

“Selain ODOL, E- Blue yang mulai tahun 2020 nanti akan dilakukan pergantian dari buku kir hingga menjadi kartu E-Blue, bentuknya sama seperti Surat Izin Mengemudi (SIM). Pergantian ini agar tidak ada pemalsuan dan ada chipnya di dalamnya yang berisi data kendaraan. Keunggulannya kartu E-Blue diberikan _Secure Access Module_ (SAM), pengesahannya dilakukan dengan _digital sign_, serta data hasil uji terintegrasi dengan pemerintah pusat,” demikian diterangkan oleh Dirjen Budi seputar E-Blue.

Keunggulan E-Blue sendiri dilihat dari beberapa sisi, yakni efisiensi harga, aksesibilitas, keberlangsungan, dan keamanan tinggi. “Kami dari Ditjen Hubdat juga sedang melakukan perbaikan akreditasi untuk semua tempat uji berkala. Tempat uji berkala yang ada di Indonesia itu jumlahnya sekitar 480 lokasi namun yang baru kita berikan akreditasi sekitar 180an. Kalau tempat uji kir belum terakreditasi seharusnya tidak boleh melakukan pengujian,” jelas Dirjen Budi.

Di sisi lain, mengenai rencana Penegakan Hukum (Gakum) terhadap Angkutan Sewa Khusus (ASK) atau taksi online, Dirjen Budi membahas regulasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Dalam PM 118/2018 pemerintah akan berpedoman pada jumlah kuota eksisting baik yang sudah berizin maupun belum, akun yang aktif maupun yang terkena _suspend_ dari evaluasi kuota.

“Selama ini aplikator dilarang untuk merekrut mitra baru sebelum ada evaluasi kuota baru pemerintah. Saya juga meminta aplikator menyerahkan data jumlah perusahaan (Badan Hukum atau Pelaku Usaha Mikro/Kecil),” kata Dirjen Budi.

Dirjen Budi juga menyarankan pada Dinas Perhubungan setempat untuk membangun _shelter_ tunggu di tempat-tempat keramaian agar tidak terjadi kepadatan lalu lintas. “Jadi sekarang saya ingin melihat tingkat kepatuhan para mitra terhadap regulasi yang telah selesai kita buat pada tahun lalu,” katanya.

Dalam acara ini hadir juga Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas) Refdi Andri, dan Direktur Utama Jasa Marga Dessy Arryani. (Has)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here