Kemenhub Rumuskan Penetapan Lintasan dan Formula Subsidi Penyeberangan Perintis

0
16

Bali (up2date.co.id) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan melakukan rapat konsolidasi untuk merumuskan penetapan lintasan dan formula subsidi kapal layanan kapal penyeberangan perintis di Bali, Rabu (9/10/2019) lalu.

“Pelayanan angkutan penyeberangan perintis adalah bentuk nyata kehadiran Pemerintah di tengah-tengah masyarakat untuk menyediakan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah di Indonesia. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) sejak tahun 1992 telah melaksanakan kegiatan subsidi Angkutan Penyeberangan,” kata Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Chandra Irawan.


 
Terdapat 299 lintas penyeberangan di Indonesia yang terdiri dari 69 lintas komersial dan 230 lintas perintis. “Selain itu, hingga kini terdapat 412 unit kapal yang terdiri dari 88 unit perintis dan 324 unit komersil. Serta ada 446 pelabuhan penyeberangan. Sebanyak 213 unit telah beroperasi, 24 unit dalam proses konstruksi, dan 200 unit dalam tahap perencanaan,” kata Chandra Irawan.

Chandra mengatakan, penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis yang telah dimulai sejak tahun 1992 hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Dari jumlah lintas penyeberangan perintis yang awalnya 9 lintasan menjadi 230 lintasan dan jumlah kapal penyeberangan dari 9 kapal menjadi 91 kapal.

“Sebanyak 77% dari lintas penyeberangan adalah lintasan perintis. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya peran transportasi penyeberangan menjadi peluang dan tantangan bagi para pemegang kepentingan di sektor ini untuk terus menerus berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan di tengah keterbatasan anggaran,” tambahnya.
 
Menurutnya, selama ini banyak usulan-usulan lintas perintis yang tidak sinkron atau belum siap tapi tetap diusulkan. “Pelayanan angkutan penyeberangan membutuhkan fasilitas sandar kapal dan kapal yang sesuai dengan spesifikasi lintasan. Maka dari itu, dalam mengusulkan penetapan lintas hendaknya pemerintah daerah telah mempertimbangkan syarat-syarat penetapan lintas sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku,” imbuh Chandra.(has)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here