Kepala Negara Asing Mengakui Kemenangan Jokowi?

0
103

Oleh: Hazairin Pohan *)

TIDAK henti-hentinya kita diserang berita hoax pro petahana dalam Pilpres 2019 ini. Dengan nekat media pro petahana, termasuk di media sosial, menyiarkan 21 kepala negara/pemerintahan asing mengucapkan selamat kemenangan kepada Jokowi. Disebut nama-nama PM Mahathir (Malaysia), PM Lee Hsien Loong (Singapura), sampai Presiden Recep Tayyib Erdogan (Turki).

Benarkah demikian ‘bodoh’ kepala-kepala negara/pemerintahan yang begitu dekat dengan Indonesia melakukan kesalahan? Tidakkah mereka mengetahui lembaga resmi KPU sedang menghitung suara? Tidakkah mereka mengetahui –melalui Embassy dan diplomatnya di Jakarta— bahwa klaim kemenangan sepihak itu juga dilakukan oleh penantang Prabowo Subianto dan sekarang situasi masih fluid? Apalagi situasi sekarang ketika kemenangan Prabowo Subianto hampir menjadi kenyataan.

Tidakkah mereka memahami etika diplomasi dan hubungan antar-negara tidak memperbolehkan dubes dari negara-sahabat mencampuri urusan politik dalam negeri negara-penerima, terlebih soal yang sangat sensitif. Sedemikian naifkah mereka melakukan sesuatu tindakan yang sangat fatal bila situasi terbalik dan mereka telah melakukan kesalahan?

Sedemikian ‘naif’ kah mereka bahwa post-elections di Indonesia kini terdapat saling klaim kemenangan antara Presiden hasil quick count 8 perusahaan survey yang menjadi konsultan klien petahana berdasarkan 100% data imajiner, artifisial, semu yang diragukan ratusan juta rakyat Indonesia, dengan pemenang Presiden ril yang dihasilkan dari data lapangan terkonfirmasi dari berbagai sumber dan kini sedang dilakukan data-entry oleh KPU dengan hasil kurang lebih sama, meskipun data masih 92 persen yang terkompilasi?

Apakah sedemikian naif perwakilan negara-sahabat di Jakarta bahwa hampir semua perusahaan survey yang dikontrak sebagai konsultan dan didukung oleh berbagai media mainstream, termasuk TV milik konglomerat itu telah berpihak habis-habisan (totally biased) mendukung petahana meskipun menentang ratusan juta rakyat pendukung Prabowo Subianto yang selama beberapa bulan ini berjuang sebagai volunteer, termasuk emak-emak, siang dan malam? Meskipun menang at all cost, dengan menghalalkan kecurangan dan segala cara haram itu sesuai dengan norma dan etika demokrasi?

Apakah sedemikian naif para diplomat mereka di Jakarta sehingga tidak memahami ‘skenario’ dengan kepentingan strategis ingin menggerogoti bahkan ‘menguasai’ Indonesia setidaknya menjadikan negeri ini di bawah pengaruh luar mengorbankan kemerdekaan yang diraih dengan perjuangan oleh para pendiri negara 73 tahun yang lalu? Apakah mereka tidak menyadari kepentingan jangka-panjang kepada Indonesia siapapun yang menjadi presiden?

Apakah sedemikian insensitif perwakilan negara-asing mau melukai perasaan ratusan juta volunteer rakyat Indonesia dari berbagai lapisan? Bukankah hubungan diplomatik itu tidak terbatas pada hubungan negara dan pemerintah bahkan kini lebih penting hubungan antar-rakyat atau P to P, termasuk usahawan?

Apakah mereka tidak faham permainan perusahaan survey didukung media mainstream bahkan media luar negeri yang menjadi jaringan mereka yang melakukan segala cara untuk membentuk opini-opini liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan metoda pengumpulannya? Bahkan, Jakarta Post berani mengorbankan reputasinya dengan membuat headline “Five More Years” sementara mereka faham kecenderungan adalah sebaliknya bahwa Prabowo semakin kuat meyakini kemenangan yang terkonfirmasi dari semua data lapangan yang dikumpulkan oleh berbagai pihak, mungkin termasuk oleh Paslon 01.

Sadarkan perwakilan negara-sahabat kontestasi masih berlangsung dan pengakuan kemenangan satu pihak yang berpotensi salah akan ‘melukai’ kontestan lain dan akan berdampak pada hubungan dan kerjasama bilateral 5 tahun ke depan?

Ah, banyak sekali pertanyaan kita sekiranya betul sudah 21 kepala negara/pemerintahan mengucapkan selamat atas kemenangan Jokowi.
Lalu, mengapa 21 kepala negara sudah mengucapkan kemenangan? Apa sumber informasi yang digunakan? Sehingga 21 pimpinan politik sebuah negara asing meyakini ucapan selamat kemenangan sudah layak dinyatakan? Atau ini berita hoax yang sengaja diluncurkan untuk pembentukan opini rakyat yang salah?

Karena itu, untuk pencerahan pagi ini saya membuat kultwit singkat di akun Twitter saya @hazpoan:

1. Etika diplomasi melarang kepala negara menyampaikan ucapan selamat kepada salah satu kontestan presiden/PM ketika 1) belum ada keputusan hasil pengumpulan resmi dari otoritas sah, 2) belum ada kesamaan konklusi bahwa telah mengerucut pada satu nama yang aka memenangkn kontestasi ni, bahkan yang ada adalah saling klaim di antara kedua kontestan.

2. Para dubes tidak ingin terlibat dalam kontestasi yang divisive di suatu negara, karena 1) ada kepentingan bilateral dgn siapapun pemenang, 2) proses penghitungan sudah berjalan, mereka bisa salah, 2) bisa mempersulit hubungan negara apabila ternyata yang memenangkan adalah pihak lain dan bukan pihak yang diberi ucapan selamat.

3. Jika mengucapkan selamat atas selesainya pemilu dgn kondisi damai dan relatif lancar itu biasa, dan itulah yg dilakukan oleh kepala-kepala negara sahabat kita. Jadi, berita-berita presiden mengucapkan selamat kpd Pres. Widodo memenangkan Pilpres 2019 itu hoax. Silahkan konfirmasi ke Paslon 01.

4. Jadi tidak ada itu ucapan selamat atas kemenangan dari presiden negara sahabat, apalagi jika ucapan selamat itu didasarkan 8 QC yg ingin mendiktekan pembodohan kepada ratusan juta rakyat Indonesia agar menyetujui opini palsu yang dibangun 100 persen dari data fiktif/artifisial berdasarkan imajinasi.

5. Presiden asing –melaui dubesnya di Jakarta— pasti memantai dan faham apa yang terjadi di Indonesia: ada 2 klaim kemenangan di Indonesia sekarang: 1) presiden fiktif didukung 100 persen data imagination dan artifisial, dan 2) presiden ril dgn dukungan data ril lapangan /C1 namun masih 92 persen.

6. Sebagai Dubes saya tak akan mengucapkan selamat kemenangan kepada salah satu kontestan pilpres di negara akreditasi sebelum ada pengumuman resmi. Itu bodoh! Apalagi dalam situasi Indonesia yg masih fluid dan kontroversial. “Jangan menjadi jelebau,” kata orang Batak. ‘Jelebau’ itu bagi orang Medan artinya goblok.

Dalam dunia diplomasi ada dua tindakan yang dianggap merupakan pengakuan, pertama adalah) pengakuan negara de facto dan de jure, seperti ketika kita berdiplomasi untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan setelah proklamasi. Pengakuan de facto adalah pernyataan politik bahwa secara riel Indonesia berada dalam kontrol para pemimpinnya.

Pengakuan de jure menyangkut kaidah-kaidah hukum internasional dan tidak terlalu mudah. Pengakuan de facto terhadap kemerdekaan kita banyak diperoleh setelah Proklamasi. Pengakuan de jure baru kita peroleh setelah di tahun 1949 Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, meskipun menyisakan persoalan ‘West Papua’ yang baru diselesaikan atas dasar dan diawali oleh Perjanjian New York 1962 dengan mediasi bahkan ‘tekanan’ Amerika Serikat terhadap Belanda, yang notabene adalah sekutu NATO-nya. Ini terjadi di era puncak-puncak diplomasi kita.

Yang kedua adalah pengakuan terhadap pemerintah yang sering bermasalah. Dulu di era Perang Dingin biasa terjadi rejim militer dan otoriter malah didukung dan diakui oleh Amerika, sedangkan pemberontak komunis didukung oleh Uni Soviet. Jika pengakuan negara cukup dilakukan sekali, tidak demikian dengan pengakuan terhadap pemerintah yang bisa berkali-kali dan berganti-ganti aliran politiknya.

Jadi klaim bahwa 21 kepala negara sahabat telah mengucapkan selamat kepada Jokowi dalam kadar yang lebih rendah termasuk dalam kelompok kedua ini, pengakuan terhadap pemerintah.

Untungnya negara kita bukan pariah, dan rakyat juga tidak terbelah dua seperti klaim bahwa pilpres sekarang adalah pertarungan antara Khilafah vs. Pancasila. Entah siapa yang Pancasila entah siapa pula dituduh khilafah. Yang saya tahu dalam sejarah politik adu domba ini biasa dilakukan PKI di zaman Orla.

Kita tidak percaya negeri ini bisa diadu-domba sedemikian. Jika situasi seperti ini, pengakuan terhadap kemenangan Jokowi oleh sebagian negara akan diikuti dengan pengakuan terhadap Prabowo Subianto dari kelompok lain. Pengakuan biasanya mengikuti aliran ideologis. Jika Amerika mendukung satu pihak, maka Rusia dan China akan mendukung pihak lainnya. Dan susah untuk membayangkan seperti klaim Jokowi didukung Malaysia dan Singapura, sementara Prabowo Subianto didukung Filipina, Vietnam, Thailand dan Myanmar. Jadi klaim ini tidak logis dan karang-karangan belaka.

Etika dan hukum diplomatik tegas melarang diplomat campur-tangan dalam urusan domestik di negara di mana dia diakreditasikan. Secara politis adalah tindakan bodoh melakukan ‘pemihakan’ kepada salah satu pihak yang sedang berkompetisi. Pihak yang dianggap underdog, seperti misalnya Donald Trump ketika berhadapan dengan favorit Hillary Clinton, pada akhirnya menang.

Bayangkan kalau Dubes Indonesia di Washington sebelum pengumuman resmi mengucapkan selama kepada Hillary Clinton yang memang terbukti memperoleh dukungan lebih besar daripada Trump, menyarankan kepada Presiden RI untuk menelpon untuk mengucapkan selamat kepada Hillary Clinton.

Yang bijak, kami para diplomat sangat berhati-hati dan tidak akan melakukan tindakan bodoh untuk menyarankan Presiden RI bertindak tolol dalam situasi sensitif –pergantian kekuasaan—di negara akreditasi kami.
Terus apa makna berita hoax Jokowi mendapat ucapan selamat dari 21 kepala negara/pemerintahan asing?

Pertama, di tengah situasi ‘status quo menunggu pengumuman KPU’ ada pihak-pihak yang ingin mencuri skor, berniat untuk meyakinkan masyarakat bahwa kemenangan Jokowi sudah tak terhindarkan. Klaim kemenangan QC benar adanya.

Pertanyaan: apakah para dubes dan diplomat negara-sahabat naif dan tidak memantau perkembangan politik di Indonesia?

Sebagai diplomat, saya memantau perkembangan umum politik di negeri di mana saya bertugas dan melaporkannya ke Jakarta. Sekiranya terjadi pemilu, maka saya akan menunggu sampai ada pengumuman resmi siapa yang menang dan kemudian mengusulkan agar Presiden mengirimkan ucapan selamat kepada Presiden, dan Wkail Presiden kita menyampaikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri (jika sudah terpilih). Jadi para diplomat itu tidak bodoh dan mau ditarik ke dalam pusaran pertentangan politik domestik.

Kedua, menggiring negara-sahabat untuk memberikan dukungan bagi Jokowi dalam kontestasi ini. Pertanyaan kita: apa perlu melibatkan pihak-pihak asing dalam urusan pelaksanaan demokrasi kita? Apakah pemimpin negeri ini sedemikian lemah sehingga memerlukan legitimasi dari dukungan negeri lain?

What is the moral of the story? Adalah kebodohan jika kita mengandalkan dukungan pihak luar sebagai legitimasi yang akan memengaruhi rakyat menerima secara fait a compli bahwa ucapan selamat adalah pengakuan dan kebenaran yang harus diterima at face value!

Maka statement ini tidak perlu dan tidak relevan. Hanya orang bodoh mau melakukan kebohongan itu.

Jakarta 19 April 2019

*)Diplomat senior dan mantan Duta Besar

Dipublikasi ulang dari tulisan aslinya via facebook.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here