Infrastruktur dan Akses Tantangan Pengembangan KEK Bitung

0
76

JAKARTA (up2date.co.id) – Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2014 ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang memiliki luas 534 Ha, dan terletak dalam wilayah Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari zona industri, zona logistic, dan zona pengolahan ekspor.

KEK Bitung berbasis pada sektor unggulan berupa industri perikanan, industri pengolahan agro (kelapa dan tanaman obat) serta logistic yang ditargetkan menjadi pusat industri perikanan dan pengolahan agro di Indonesia Timur.

Dalam mengembangkan KEK terdapat 6 aspek utama yang perlu dikembangkan yaitu kerangka kebijakan investasi yang menarik, insentif fiskal, fasilitasi perdagangan yang terintegrasi, infrastruktur yang berkualitas, keterkaitan ke rantai nilai regional dan global, pelayanan dan pengembangan bisnis untuk UKM, serta infrastruktur yang berkualitas.

Namun, melihat perkembangan pembangunan KEK Bitung, terdapat tantangan utama berkaitan dengan pembangunan infrastruktur kawasan serta akses infrastruktur menuju kawasan. Dalam meningkatkan aksesibilitas, arah pembangunan transportasi harus dilakukan secara terpadu baik pada sarana maupun prasarana transportasi.

“KEK Bitung memiliki memiliki keunggulan lokasi dalam pengembangan kawasan ekonomi karena terletak pada alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) 3 jalur laut internasional yang melewati Laut Banda, dan memiliki akses langsung ke pasar ekspor Indonesia di Asia Pasifik”, Ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Sugihardjo dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai peningkatan keterpaduan transportasi dalam mengembangkan kawasan ekonomi khusus di Bitung, Sulawesi Utara, di kantor Badan Litbang Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Timur No.5, Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019).

Salah satu kawasan di Sulawesi Utara yang berpotensi untuk dikembangkan adalah Pulau Lembeh. Pulau ini masuk ke dalam wilayah administrasi Kota Bitung di Provinsi Sulawesi Utara.

“Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034 Pulau Lembeh dengan luas 5.040 Ha dan daerah sekitarnya termasuk dalam Kawasan Cepat Tumbuh sehingga perlu dibangun infrastruktur penunjang seperti bandara dan jembatan yang menghubungkan Bitung dan Pulau Lembeh,” kata Sugihardjo.

Perencanaan dan pengembangan transportasi diharapkan tidak hanya bertumpu pada satu moda transportasi, namun dengan keterpaduan antarmoda sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas angkutan penumpang maupun barang, menciptakan integrasi antarmoda yang efektif dan efisien dan pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan tersebut.

FGD ini di hadiri oleh 3 pembicara diantaranya Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara dengan topik Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dan Kawasan Cepat Tumbuh Pulau Lembeh, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara dengan topik Rencana Pengembangan Transportasi di Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dan Kawasan Cepat Tumbuh Pulau Lembeh, serta Direktur Transportasi Bappenas dengan tema Percepatan Pembangunan Transportasi di Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dan Kawasan Cepat Tumbuh Pulau Lembeh serta dihadiri juga oleh 6 (enam) pembahas, diantaranya Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR, Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, serta Kepala Badan Litbang Perhubungan.

Dengan adanya FGD ini diharapkan dapat memberikan rumusan kebijakan dan strategi peningkatan keterpaduan transportasi yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dalam percepatan pembangunan daerah.(fajar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here